PYONGYANG, Korea Utara (Korut) menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) untuk pertama kalinya sejak Kim Jong-un menggantikan ayahnya, Kim Jong-il, sebagai pemimpin tertinggi Korut pada 2011. Partai yang dipimpin Kim Jong-un, Partai Buruh, merajai pemilu. Hal itu sudah mutlak sebab seluruh calon kepala dareah di provinsi, kota, dan kabupaten, hanya berasal dari Partai Buruh.
Meski disebut-sebut sebagai pemilu yang bersifat bebas namun warga Korut hanya diberi dua pilihan yaitu "ya" atau "tidak" untuk satu calon yang sebelumnya telah diseleksi oleh pemerintah.
Kim Jong-un dikabarkan mengancam pemilih yang menjawab "tidak" atau abstain. Mereka akan dihukum dengan dipecat dari pekerjaannya, diawasi ketat oleh pemerintah, atau hal-hal yang lebih buruk lainnya.
"Menolak untuk memberikan suara, atau memberi suara kepada seseorang sealin calon yang telah dipilih dianggap melawan sistem yang diajukan pimpinan tertinggi sebab orang tersebut dinilai menolak pilihan yang telah mereka sodorkan," kata Roger Cavazos, mantan tentara Amerika Serikat (AS) sekaligus pengamat Korut, kepada Al Jazeera, sebagaimana dilansir International Business Times, Selasa (21/7/2015).
Para kandidat yang terpilih akan menjalani masa jabatan selama empat tahun. Pada pemilu sebelumnya pada 2011, sebanyak 28.116 orang terpilih sebagai perwakilan dewan lokal tanpa ada suara yang menentang penunjukan.
Pemilu tersebut dilaporkan diikuti 99,97 persen penduduk Korut. Pada pemilu sebelumnya yang berlangsung pada 2011, sekira 99,97 persen warga Korut berpartisipasi dalam pemilu. Sebagai perbandingan, pemilu legislatif Indonesia pada 2014 menunjukkan angka partisipasi sebesar 75,11 persen, sedangkan pemilu Amerika Serikat (AS) 2014 hanya diikuti oleh 36,4 persen pemilih.
(pam)
